Konfirmasi Mensesneg Prasetyo Hadi tentang Penundaan Pengiriman Pasukan Board of Peace
Indonesia telah mengumumkan penundaan pengiriman pasukan Board of Peace (BoP) ke Gaza, Palestina. Keputusan ini disebabkan oleh meningkatnya konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel di Timur Tengah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi kabar tersebut dan menyatakan bahwa proses pengiriman personil militer akan dihentikan untuk sementara waktu demi alasan keamanan.
Penundaan Pengiriman Pasukan Board of Peace
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, memastikan bahwa pengiriman kontingen pasukan perdamaian Board of Peace (BoP) ke wilayah konflik Gaza, Palestina ditunda. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan eskalasi konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel di Timur Tengah.
Prasetyo Hadi memaparkan hal ini dalam konferensi pers yang diadakan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Selasa, 17 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga keamanan personel militer yang akan dikerahkan.
Dengan tegas, ia menjelaskan, “Semua di-hold,” merujuk pada status pengiriman pasukan.
Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Keputusan penundaan pengiriman pasukan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Pada Senin, 16 Maret 2026, dalam wawancara khusus dengan Bloomberg, Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi komitmen konstitusional tersebut.
Presiden menyatakan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam aliansi militer atau pakta pertahanan dengan negara manapun. Prabowo Subianto menambahkan, sikap non-blok ini memerlukan Indonesia untuk membangun kemandirian pertahanan yang absolut.
Kemandirian Pertahanan
Presiden mengingatkan bahwa saat krisis atau ancaman kedaulatan terjadi, suatu negara tidak boleh bergantung pada kekuatan militer asing. Oleh karena itu, membangun kapasitas pertahanan domestik menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
Meski berusaha memodernisasi persenjataan negara, kebijakan militer Indonesia dirancang murni untuk tujuan defensif agar bisa melindungi teritorial NKRI.
Diplomasi Damai dan Harmonisasi Hubungan
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong jalur diplomasi damai dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain tanpa niat untuk memberikan ancaman provokasi militer. Keputusan penundaan pengiriman pasukan Board of Peace ini menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut.
