Ketahanan Digital – Memasuki tahun 2025, lanskap digital di Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 212 juta orang dengan tingkat penetrasi sebesar 74,6 %. Di saat yang sama, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) semakin aktif diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan dari bisnis hingga layanan publik.
Perusahaan lokal dan global di Indonesia telah mengidentifikasi bahwa tahun ini adalah momentum untuk merekonstruksi model kerja dan operasional mereka dengan basis digital. Misalnya, sebagian besar pemimpin bisnis melaporkan bahwa mereka sedang mengevaluasi kembali strategi inti di tengah percepatan adopsi AI. Di sisi lain, penggunaan layanan digital tidak hanya soal kemudahan, tetapi juga menuntut kepercayaan dan keamanan hal ini menjadi keharusan ketika infrastruktur digital makin meluas Ketahanan Digital .
Salah satu topik yang menonjol adalah isu ketahanan digital atau daya tahan ekosistem siber. Transformasi digital yang cepat membawa potensi besar, namun juga memperbesar risiko seperti serangan siber, pelanggaran data, dan ketidakpastian regulasi. Pemerintah dan sektor swasta kini semakin menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjaga keamanan, privasi, dan keberlanjutan digital nasional.
Dalam ranah komersial, e-commerce, pembayaran digital, dan layanan berbasis internet menjadi mesin utama pertumbuhan digital. Namun ada tantangan tersendiri: distribusi adopsi masih belum merata di seluruh wilayah, dan talenta digital masih menjadi kendala untuk mengoptimalkan potensi teknologi. Hal ini menggarisbawahi bahwa pertumbuhan digital bukan sekadar angka pengguna, tetapi juga kualitas dan inklusi, agar tidak meninggalkan wilayah–wilayah yang tertinggal Ketahanan Digital .
Melihat ke depan, Indonesia berada pada titik penting: dengan fondasi digital yang terus diperkuat, negara ini memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan daya saing global dan menyediakan layanan yang lebih baik bagi warganya. Namun keberhasilan akan sangat bergantung pada bagaimana teknologi seperti AI, IoT, dan data analytics diintegrasikan secara bertanggungjawab, aman, dan inklusif. Bagi pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum, momen ini adalah panggilan untuk bersama-sama membentuk masa depan digital yang tangguh dan bermanfaat luas.
Ketahanan digital dapat dipahami sebagai kemampuan suatu negara atau organisasi untuk mempertahankan, memulihkan, dan beradaptasi terhadap gangguan yang berasal dari dunia digital. Gangguan tersebut dapat berupa serangan siber, kebocoran data, gangguan infrastruktur, atau bahkan penyebaran hoaks yang memengaruhi stabilitas sosial. Dalam konteks nasional, ketahanan digital tidak hanya menyangkut sistem teknologi informasi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor.
Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 2025, lebih dari 12.000 serangan siber tercatat setiap harinya di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan digital bukan lagi hal yang bersifat insidental, melainkan tantangan struktural yang memerlukan pendekatan komprehensif. Tanpa ketahanan digital yang kuat, kemajuan teknologi justru dapat menjadi titik lemah yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
Untuk memperkuat ketahanan digital, Indonesia telah meluncurkan sejumlah kebijakan strategis. Salah satunya adalah pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang berfungsi untuk memusatkan pengelolaan data pemerintah. Dengan langkah ini, keamanan informasi publik dapat dijaga lebih baik, sekaligus mencegah kebocoran data yang kerap terjadi akibat sistem terfragmentasi.
Selain itu, pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem pertahanan digital nasional. BSSN tidak hanya fokus pada pencegahan serangan siber, tetapi juga meningkatkan kapasitas deteksi dini, respon cepat, dan pemulihan pasca-insiden. Sinergi antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama agar kebijakan ini berjalan efektif.
Teknologi yang kuat tidak akan berarti tanpa manusia yang mampu mengelolanya. Karena itu, penguatan literasi dan kompetensi digital menjadi elemen penting dari ketahanan digital. Pemerintah Indonesia melalui program “Indonesia Cakap Digital” terus mendorong masyarakat agar memahami cara aman menggunakan internet, mengenali potensi ancaman siber, serta menjaga privasi data pribadi.
Di sisi lain, sektor pendidikan dan industri juga didorong untuk melahirkan lebih banyak talenta digital — terutama di bidang keamanan siber (cyber security). Permintaan terhadap tenaga ahli di bidang ini meningkat pesat, seiring semakin banyaknya perusahaan dan institusi yang bergantung pada sistem digital untuk menjalankan operasionalnya. Laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan bahwa pada 2025, Indonesia membutuhkan sedikitnya 9 juta talenta digital untuk memenuhi kebutuhan ekonomi berbasis teknologi.
