Bupati Tapanuli Utara Mengarahkan TPID dan TP2DD: Stabilisasi Harga dan Transformasi Digital Sebagai Fokus Utama
Senin, 16 Maret yang lalu, Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., memandu rapat tingkat tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Martua, Kantor Bupati. Pertemuan strategis ini digagas sebagai upaya memperkokoh kerjasama antar-sektor dalam memastikan stabilitas ekonomi daerah dan mempercepat implementasi transaksi pemerintahan berbasis digital.
Stabilisasi Harga dan Transformasi Digital: Dua Fokus Utama
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M. Eng., Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, M. Si., Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, perwakilan Forkopimda, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kolektif dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menangani tantangan ekonomi makro di tahun 2026.
Dalam arahannya, Bupati Hutabarat menekankan pentingnya strategi 4K dalam mengendalikan inflasi. Strategi tersebut melibatkan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Meski laporan dari Bank Indonesia menunjukkan harga pangan menjelang Idul Fitri 1447H relatif stabil, Bupati menginstruksikan jajarannya untuk tetap waspada dan memantau stok komoditas strategis guna mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
Kunci Pengendalian Inflasi: Sinergi dan Kolaborasi
“Kunci utama pengendalian inflasi adalah sinergi dan kolaborasi multi-stakeholder. Kita harus mampu membaca peluang dari data yang disajikan oleh BPS dan BI agar langkah intervensi yang kita ambil memiliki akurasi yang tinggi,” ucap Bupati Hutabarat dalam pernyataannya.
Sebagai sebuah solusi jangka panjang di sektor hulu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tengah merencanakan program Kawasan Pertanian Terpadu. Program ini akan melibatkan petani milenial dengan harapan Bank Indonesia dapat memberikan dukungan dalam modernisasi sektor ini melalui pakar dan data yang akurat. Dengan demikian, proses dari penanaman hingga hilirisasi produk pertanian dapat lebih terukur dan produktif.
Memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
Di sisi lain, TP2DD terus didorong untuk memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini diambil untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan digitalisasi, diharapkan dapat meminimalisir potensi kebocoran anggaran dan mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat.
Bupati juga menyerukan pentingnya kewaspadaan terhadap kondisi global, seperti fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak langsung pada biaya logistik. Beliau meminta seluruh jajaran asisten dan dinas terkait untuk peka terhadap data ekonomi makro nasional agar langkah-langkah intervensi daerah, termasuk pengelolaan subsidi, dapat dilakukan secara tepat sasaran.
